Bali adalah pasar yang terus berkembang untuk properti dan real estat, sejak orang-orang seperti Walter Spies, Vicky Baum dan Colin McPhee membeli atau menyewa sebidang real estat di pulau ini.
Alam Bali, eksotisme (bahkan bagi saya, Hindu masih menawarkan aura misteri yang tak terduga) dan budaya, telah menarik wisatawan dan ekspatriat, dan akan selalu begitu. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan lebih banyak peluang terbuka, menipisnya batas-batas antar negara dan banyaknya peluang “bekerja dari rumah”, Bali telah melihat lebih banyak ekspatriat membanjiri dari sebelumnya.
Kendala
Akibatnya, permintaan tempat tinggal meningkat. Aturan dibuat untuk mengakomodasi lonjakan pertumbuhan ini, sementara aturan lainnya dilanggar. Orang kaya Indonesia dari Jakarta dan kota besar lainnya seperti Surabaya dan Bandung merespon peningkatan pengunjung setiap tahunnya. Hotel-hotel baru bermunculan, secara harfiah dalam semalam, seperti jamur di Bali. Dan masih banyak lagi yang akan datang. Kemitraan bisnis terbentuk, uang dari luar negeri mengalir masuk, tuntutan hukum diajukan, dan saya tidak tahu apa lagi.
Ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi Bali, yang secara alami merupakan pulau kecil dengan bagian yang lebih kecil dari wilayah yang diinginkan, dengan Kabupaten Badung mengambil bagian terbesar darinya. Kekhawatiran diangkat. Susi Johnston misalnya, telah membuat halaman penggemar yang sangat populer berjudul How Much is Too Much hanya untuk meningkatkan kesadaran akan perkembangan hotel yang tampaknya tidak terkendali ini dan praktik para pengembang (sangat mirip satu sama lain seolah-olah diberi isyarat) untuk memberi sedikit atau tidak memperhatikan masalah lingkungan.
Lebih buruk lagi, dengan melarang gedung-gedung tinggi, kearifan lokal tampaknya mempromosikan akuisisi lahan dalam ukuran besar. Ini adalah kemunduran yang tidak diharapkan siapa pun, bahkan almarhum agung Ida Bagus Mantra sendiri, gubernur paling bijaksana di Bali yang pernah melihat, yang pertama kali mengkodifikasi untuk menghormati kesucian pura. Lingkaran inilah yang sering dimanfaatkan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraup untung.
Ya, kita semua ingin mendapat untung, tetapi tentunya tidak dengan mengorbankan pulau dan kesejahteraannya di masa depan. Solusi untuk semua ini adalah kembali ke akal sehat. Penyebaran besar-besaran hotel mewah di setiap kilometer bukanlah akal sehat.
Namun, meskipun pengambilalihan tanah besar-besaran dilakukan oleh pemegang saham dan pengembang hotel, penjualan dan sewa properti pribadi misalnya vila dan rumah –atau tanah tempat mereka akan dibangun– masih mendominasi pasar properti di Bali.
“Berapa banyak tanah yang saya butuhkan untuk rumah saya di Bali?” Pertanyaan ini adalah masalah penting dalam jangka panjang karena didasarkan pada kesopanan, akal sehat dan jelas menunjukkan tanggung jawab di pihak Anda. Seperti hal lainnya, membeli sesuatu hanya karena Anda bisa, tidak berguna selain meningkatkan ego Anda. Dan ini bukanlah sesuatu yang Bali bisa bertahan. Parafrase Gandhi: “Bali memiliki cukup untuk kebutuhan semua orang, tetapi tidak untuk keserakahan semua orang.
Sementara harga real estat terus meningkat. Bervariasi mungkin– tergantung pada lokasi – harga masih naik satu arah: naik. Ini bisa menjadi penyangga, untuk memperlambat laju konversi lahan dari pertanian menjadi pemukiman. Namun, hal itu menimbulkan masalah lain. Semua orang menginginkan bagian yang adil dari kue itu: janji uang cepat, kekayaan instan, dan entah apa lagi.
Hanya untuk mengikuti rasa penasaran saya, saya membandingkan harga properti di Bali dengan yang ada di kota-kota besar di dunia.
Dalam hal ini saya memilih New York, Upper East Side; Prancis, Paris, Île-de-France; Italia, Milan dan Australia, Sydney.
Saya tahu saya tahu. Orang lain akan berpendapat bahwa perbandingan ini kurang ajar (tempat dipilih secara acak, tidak seimbang, dll), tetapi karena itu tidak memiliki tujuan lain selain untuk memenuhi keingintahuan saya dan bukan studi perbandingan menyeluruh, pegang kudamu, semuanya!
Mengatasi Masalah
Pendapat terbelah di dua sisi. Mereka yang sudah puluhan tahun di Bali merindukan masa lalu (kembali ke masa lalu atau mempertahankan status quo), sedangkan mereka yang datang belakangan, berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti (mengembangkannya lebih jauh). Pada titik ini, kemana pun arahnya, Bali menatap bahaya langsung. Seolah-olah malapetaka yang akan datang menanti di setiap sudut: ketidakseimbangan ekonomi, masalah lingkungan, 'bencana' terkait keselamatan dan lalu lintas, dll. Namun, itu adalah konsekuensi yang harus diharapkan dari tempat yang sangat bergantung pada pariwisata. Itu adalah madu, uang, dan racun sekaligus.
Tantangannya adalah memanfaatkan semua tuntutan itu menjadi sesuatu yang konstruktif dan bermanfaat bagi pulau dan penduduknya. Ini adalah kesempatan untuk memberikan kembali kepada pulau, budayanya, kepada dewa-dewa dengan cara yang sama, terutama mengingat bagaimana tempat ini bermanfaat bagi kita, jiwa dan raga. Tidak ada jalan lain. Ini juga diperhitungkan bagi penduduk setempat, khususnya orang Bali dan Indonesia pada umumnya, karena mereka adalah bagian dari mata rantai yang saling berhubungan yang menopang dan hidup di Bali.
Prinsip-prinsip yang didasarkan pada kearifan lokal, akal sehat, dan saling menghormati harus diperkuat. Pemerintah daerah, yang diyakini banyak orang sebagai bagian terbesar dari masalah, harus menjaga transparansi di atas segalanya dalam setiap kesepakatan mengenai masalah ini.
Hanya dengan begitu kita akan melihat Bali yang kita semua cintai terjamin masa depannya. Hanya dengan begitu pertanyaan yang saya gunakan sebagai judul artikel ini akan memiliki jawaban yang layak, jawaban yang sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya akan berkata: "Mengapa tidak?"
